HUKUM INDUSTRI (TUGAS 2)

Hak Merek

Pengaturannya:

1. Zaman Kolonial

    Reglement indutriele eigendom (RIE)

•  stb. 1912
•  Ketentuan hak milik perindustrian.

2. Zaman Kemerdekaan

• UU No. 21 tahun 1961
• UU No. 19 tahun 1992
• UU No. 14 tahun 1997
• UU No. 15 tahun 2001

(Apa yang dimuat oleh UU tersebut belum dapat menjangkau semuanya sehingga perlu diadakan perubahan).

Hak merek (hak atas tanda) berupa :

1. Gambar

2. Nama

3. Kata, 1 kata dapat menjadi merek walaupun kata tersebut tidak punya arti

4. Huruf

5. Angka

6. Susunan warna

Misal: Lambang pertamina, dimana menyusun warna membentuk hurup “P”.

7. Kombinasi dari semua yang ada diatas.

Mempunyai daya pembeda

Hak merek (hak atas tanda) berupa gambar, nama, kota, huruf, angka, susunan warna dan kombinasi yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan dan jasa.

Subjek hukumnya yaitu: 

1. Orang perseorangan

2. Badan hukum

Dalam UU no. 21 tahun 1961 digunakan stelsel deklarataif.

Perbedaan hak cipta, hak paten dan hak milik:

1. Jangka Waktu:

    HC: seumur hidup – 50 tahun setelah meninggal

    HP: 20 tahun, tidak dapat diperpanjang

    HM: 10 tahun, dapat diperpanjang

2. Pendaftaran :

    HC: Deklaratif

    HP: Konstitutif

    HM: Konstitutif

3. Karya :

    HC: hasil ciptaan orang lain itu tidak boleh dirubah/ diotak atik oleh orang lain. Misal: Jurnal

    HP: hasil penemuan tersebut boleh diotak atik, asalkan lebih maju dari sebelumnya.

Latar Belakang Undang-undang Perindustrian

      Sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang adalah tercapainya keseimbangan antara pertanian dan industri serta perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari luar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri menjadi tulang punggung ekonomi. Disamping itu pelaksanaan pembangunan sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

        Dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi tersebut, maka pembangunan industri memiliki peranan yang sangat penting. Dengan arah dan sasaran tersebut, pembangunan industri bukan saja berarti harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang, tetapi pelaksanaannya harus pula makin mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rangkaian proses produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ekspor hasil-hasil industri itu sendiri. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan perangkat hukum yang secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam arti yang seluas-luasnya tatanan dan seluruh kegiatan industri. Dalam rangka kebutuhan inilah Undang-Undang tentang Perindustrian ini disusun.Pemerintah diarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dalam hubungan ini, bidang usaha industri yang besar dan kuat membina serta membimbing yang kecil dan lemah agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat. Dengan iklim usaha industri yang sehat seperti itu, diharapkan industri akan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas.

Undang-undang Nomor 5/1984

Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Undang-Undang Perindustrian

Undang-undang mengenai perindustrian di atur dalam UU. No. 5 tahun 1984, yang mulai berlaku pada tanggal 29 juni 1984.Undang-undang no.5 tahun 1984 mempunyai sistematika sebagai berikut:

Bab I ketentuan umum

      Dalam bab ini pada pasal I UU. No 1 tahun1984 menjelaskan mengenai peristilahan perindustrian dan industri serta yang berkaitan dengan kedua pengertian pokok tersebut.

Dalam UU No.5 tahun 1984 yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industry
2. Industri dimana merupakan suatu proses ekonomi yang mengolah bahan metah, bahan baku, dan bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi
3. Kelompok industri sebagai bagian utama dari perindustrian yang terbagi dalam tiga kelompok yakni industri kecil, industri media, dan industri besar. Dan menjelaskan beberapa peristilahan lain yang berkenaan dengan perindustrian.

     Kemudian pada pasal 2 UU No 5 tahun 1984 mengatur mengenai landasan dari pembangunan industri, dimana landasan pembangunan industri di Indonesia berlandaskan pada:

• Demokrasi ekonomi, dimana sedapat mungkin peran serta masyarakat baik dari swasta dan koprasi jangansampai memonopoli suatu produk
• Kepercayaan pada diri sendiri, landasan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membangkitkan dan percaya pada kemampuan diri untuk dalam pembangunan industry
• Manfaat dimana landasan ini mengacu pada kegiatan industri yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat
• Kelestarian lingkungan hidup pada prinsipnya landasan ini mengharapkan adanya keseimbangan antara sumber daya alam yang ada serta kelestarian lingkungan guna masa depan generasi muda
• Pembangunan bangsa dimaksudkan dalam pembangunan industri harus berwatak demokrasi ekonomi.

     Dalam pasal 3 mengenai tujuan dari pembangunan industri setidaknya ada sekitar 8 tujuan dari pembangunan industri yakni:

• Meningkatkan kemakmuran rakyat.
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga adanya keseimbangan dalam masyarakat yakni dalam hal ekonomi
• Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat pula menciptakan kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi yang tepat guna
• Dengan meningkatnya kemampuan dari lapisan masyarakat sehingga peran aktif terhadap pembangunan industri juga semakin meningkat
• Dengan semakin meningkatnya pembangunan industri diharapkan dapat memperluas lapangan kerja
• Selain meningkatnya lapangan kerja dengan adanya pembangunan industri dapat pula meningkatkan penerimaan devisa
• Selain itu pembangunan dan pengembangan industri merupakan sebagai penunjang pembangunan daerah
• Dengan semakin meningkatnya pembanguna daerah pada setiap propinsi di harapkan stabilitas nasional akan terwujud.

   Kemudian dalam pasal 4 UU. No.5 tahun1984 mengatur mengenai masalah cabang industri. Dimana berkaitan dengan pasal 33 UUD 1945 bahwa setiap cabang industri dikuasai oleh Negara. Penguasaan Negara ini dimaksudkan agar tidak ada monopoli namun digunakakan sebagai kemantapan stabilitas nasional.

     Kemudian dalam pasal 5 UU. No.5 tahun 1984 mengatur mengenai bidang usaha dan jenis indutri, dimana pemerintah mengelompokan industri dalam tiga jenis industri yakni:

1. Industri kecil termasuk didalamnya keterampilan tradisional dan pengerajin yang menghasilkan benda seni.
2. Selain industri kecil pemerintah juga menetapkan industri khusus untuk penanaman modal.Sedangkan untuk pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri diatur dalam pasal 7 UU No.5 tahun1984.

Pengaturan industri

Fungsi dari pengaturan industri dimaksudkan agar dalam pembangunan industri dapat terwujud:

a. Pengembangan industri yang baik, sehat, dan berhasil guna.

b. Adanya persaingan yang sehat.

c. Tidak terjadi monopoli oleh suatu industri terhadap suatu produk.

Pembinaan dan pengembangan industri

Dalam hal pembinaan dan pengembangan industri dilakukan oleh pemerintah bagi:

a. Para usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi     pertumbuhan produk nasional.

b. Yang dimaksud dari pembinaan dalam hal ini adalah pembinaan kerja sama antara industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

Mengenai izin usaha ditentukan dalam pasal 13 UU No.5 tahun1984 bahwa:

a. Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun perluasan usaha wajib memperoleh izin usaha.

b. Setiap pemberian izin usaha industri berkaitan dengan pengaturan pembinaan dan pengembangan industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Kewajiban memperoleh izin usaha dikecualikan bagi industri kecil.

d. Ketentuan ini diatur oleh pemerintah.

Mengenai penyampaian informasi industri diatur dalam pasal 14 UU No5 tahun 1984 dimana:

a. Perusahaan industri wajib menyampaikan informasi secara berkala mengenai kegiatan industri kepada pemerintah

b. Kewajiban ini di kecualikan bagi industri kecil.

c. Ketentuan tentang bentuk, isi, dan lain-lain diatur oleh pemerintah.

Mengenai keamanan dan keselamatan industri dalam kegiatan industri yang berkaitan dengan tata cara penyelengaraan pengawasan dan pengendalian diatur dalam pasal 15 peraturan pemerintah.

Teknologi Industri, Desain Industri, Rancang Bangun, dan Perekayasaan Industri serta Standarisasi

1. Teknologi Industri

    Mengeni teknologi industri dilihat dari usaha industri dalam hal menjalankan bidang usaha industri untuk sedapat mungkin mengunakan teknologi yang tepat guna yang dapat meningkatkan nilai tambah dari produk yang diciptakan. Apabila teknologi yang diharapkan tidak dapat dicari maka pemerintah membantu dalam pemilihan teknologi yang tepat guna (berkaitan dengan pasal 16 UU No.5 tahun 1984).

2. Desain Produk Industri

   Berkaitan dengan pasal 17 UU No.5 tahun1984 yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan mengenai desain industri ini telah mendapatkan perlindungan hukum dengan maksud untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desain-desain baru

3. Rancang Bangun dan Perekayasaan

  Yang termasuk dari perekayasaan industri adalah konsultasi dibidang perekayasaan konstruksi, perekayasaan peralatan dan mesin industri (berkaitan dengan pasal 18 UU No5 tahun1984).

4. Standar Bahan Baku dan Hasil Industri

   Dalam hal penetapan standar bahan baku merupakan kewenangan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. tujuan dari standar ini adalah untuk meningkatkan mutu dari produk industri.

Wilayah Industri

     Wilayah pusat pertumbuhan industri. Dalam hal pusat dari wilayah industri merupakan suatu tempat yang merupakan sentral dari kegiatan pembangunan industri dan produksi industri. Dalam hal ini diatur oleh pemerintah (pasal 20 dalam UU ini).

Industri Dalam hubungannya Dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Diatur dalam pasal 21 UU No.5 tahun 1984 dimana perusahan industri di wajibkan:

a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan terhadap lingkungan.

b. Pemerintah wajib membuat suatu peraturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh proses industri.

c. Kewajiban ini dikecualikan bagi para industri kecil.

Penyerahan Kewenangan dan Urusan Tentang Industri

     Penyerahan kewenangan tentang pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri diatur oleh peraturan pemerintah. Dimana hal ini penting guna menghindarkan duplikasi kewenangan peraturan, pembinaan, dan pengembangan usaha industri di antara instansi pemerintah (terkait dalam pasal 22 UU No.5 tahun1984).

Ketentuan Pidana

     Ketentuan hukum pidana telah diatur oleh undanng-undang no 5 tahun 1984 dimana bentuk sangsi berupa pidana kurungan dan pencabutan hak izin usaha. Selain itu juga diatur dalam undang-undang lain yang tidak bertentangan dengan uu no.5 tahun 1984.

Konvensi-Konvensi Internasional Mengenai Hak Cipta

Hasil karya dari seorang pencipta tentunya akan terlihat berharga jika telah memiliki hak cipta. Pemberian hak tersebut terkadang tidaklah cukup bahkan terasa kurang membawa manfaat bagi para pencipta. Hal tersebut dikarenakan masih banyak saja para pemalsu yang menjiplak hasil karya seorang pencipta walaupun hak cipta telah ada ditangannya. Perlindungan terhadap karya cipta sangat dibutuhkan kehadirannya, sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar diperoleh. Perlindungan hak cipta secara domestik saja dinilai kurang, oleh karena itu dibuatlah perlindungan hak cipta secara internasional. Perlindungan hak cipta secara internasional terdiri dari 2 konvensi yaitu Berner Convention dan UCC (Universal Copyright Convention).

1. Berner Convention

         Konvensi Bern (Konvensi Berner), merupakan suatu persetujuan internasional mengenai hak cipta yaitu mengenai karya-karya literatur (karya tulis) dan artistik. Konvensi ini ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September 1986 dan telah mengalami beberapa perubahan. Revisi yang pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, kemudian dilakukan revisi kembali di Berlin pada tanggal 13 November 1908. Penyempurnaan terus dilakukan tepatnya pada tanggal 24 Maret 1914 di Bern, kemudian direvisi di Roma tanggal 2 juni 1928, di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juni 1967 dan yang paling terakhir di Paris pada tanggal 24 Juni 1971. Rumusan hak cipta menutut konvensi Bern adalah sama seperti apa yang dirumuskan oleh Auteurswet 1912.

Konvensi Paris pada tahun 1883 merupakan suatu konvensi yang menginspirasi lahirnya Konvensi Bern. Konvensi Bern membentuk suatu badan yang tidak jauh berbeda dengan Konvensi Paris. Pembentukan badan tersebut bertujuan untuk mengurusi tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan dari masing-masing konvensi tersebut bergabung menjadi satu. Penggabungan badan tersebut dikenal dengan Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan bahasa Perancisnya, BIRPI), di Bern. Pada tahun 1960, BIRPI dipindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat ke PBB dan organisasi-organisasi internasional lain di kota tersebut, dan pada tahun 1967 BIRPI menjadi WIPO, Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional, yang sejak 1974 merupakan organisasi di bawah PBB.

        Perlindungan hukum yang diberikan pada konvensi ini tentunya mengenai perlindungan hak cipta yang nantinya diberikan terhadap suatu karya cipta hasil kreasi para pencipta atau pemegang hak. Karya-karya yang dilindungi tersebut antara lain karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Perlindungan hukum akan diberikan kepada pencipta apabila pencipta tersebut merupakan warga negara yang tergabung dalam anggota dalam konvensi ini. Pencipta yang mendapatkan perlindungan akan memperoleh hak atas hasil karyanya.

Anggota konvensi ini yaitu berjumlah 160 Negara, angka tersebut diperoleh pada Januari 2006. Konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menjadi anggotanya untuk melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut tergabung juga dalam kovensi ini. Negara yang melindungi para pencipta tersebut menganggap mereka adalah warga negaranya sendiri. Misalnya saja, undang-undang hak cipta Perancis berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Perancis, tak peduli di mana benda atau barang itu pertama kali diciptakan. Anggota-anggota yang tergabung di dalam konvensi bern dikenal sebagai Uni Bern.

        Pengecualian diberikan kepada negara berkembang (reserve). Reserve ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengecualian yang semacam ini dapat melakukannya demi kepentingan ekonomi, sosial, atau kultural.

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu:

a. Prinsip national treatment; ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus       mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri

b. Prinsip automatic protection; pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (no conditional upon compliance with any formality)

c. Prinsip independence of protection; bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum Negara asal pencipta

2. UCC (Universal Copyright Convention)

        Konvensi Hak Cipta Universal (atau Universal Copyright Convention), disepakati di Jenewa pada 1952. UCC merupakan salah satu dari dua konvensi internasional utama melindungi hak cipta. Konvensi lain yang dimaksud adalah Konvensi Bern. UCC dikembangkan oleh United Nations Educational (Ilmu Pengetahuan dan Budaya) sebagai alternatif dari Konvensi Bern. Konvensi ini disepakati agar negara-negara yang tidak setuju dengan aspek-aspek dari Konvensi Bern, tapi masih ingin berpartisipasi dalam beberapa bentuk perlindungan hak cipta multilateral.

        Konvensi Hak cipta Universal merupakan Hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO. Tujuan adanya konvensi ini yaitu untuk menjembatani dua kelompok masyarakat internasional: civil law system (anggota konvensi Bern) dan common law system (anggota konvensi hak cipta regional di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat).

Konvensi ini kemudian berkembang dan ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi pada tanggal 16 September 1955. Konvensi ini melindungi karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Hal ini berarti bahwa secara internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan hak cipta tercapai.

        Dalam hal ini kepentingan negara-negara berkembang di perhatikan dengan memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak pencipta asli untuk menterjemahkan dan diupayakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan.

        Perbandingan antara kedua konvesi internacional tersebut, yaitu kalau konvensi bern menganut dasar falsafah Eropa yang mengaggap hak cipta sebagai hak alamiah dari pada si pencipta pribadi, sehingga menonjolkan sifat individualis yang memberikan hak monopoli. Sedangkan Universal Copyright Convention mencoba untuk mempertemukan antara falsafah Eropa dan Amerika, yang memandang hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta diupayakan pula untuk memperhatikan kepentingan umum. Universal Copyright Convention mengganggap hak cipta ditimbulkan oleh karena adanya ketentuan yang memberikan hak seperti itu kepada pencipta. Oleh karena itu, ruang lingkup dan pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat ditentukan oleh peraturan yang melahirkan hak tersebut

Sumber:

http://rizkyjamie.wordpress.com/2013/06/12/pengertian-merek-hak-atas-merek-dan-pemilik-merek/

http://www.academia.edu/7725785/BAB_I_DEFINISI_UNDANG-UNDANG_PERINDUSTRIAN

http://www.academia.edu/6783899/Makalah_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual

http://d-yohast.blogspot.com/2013/05/konvensi-konvensi-internasional.html

Negara miskin & terbelakang

Negara Miskin atau Terbelakang adalah negara yang tidak mampu berdiri sendiri karena tidak memiliki sistem ekonomi yang dapat memenuhi dan menstabilkan tingkat perekonomian negaranya sehingga dapat memengaruhi keadaan kehidupan masyarakat di negaranya. Selain itu, negara terbelakang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan terjadi hampir di seluruh wilayah negaranya. Menurut Paul Hoffman, menggambarkan keadaan suatu negara terbelakang dalam suatu ungkapan sebagai berikut: setiap orang dapat memahami suatu negara terbelakang apabila ia melihatnya. Ia adalah suatu negara yang ditandai oleh kemiskinan, kota yang dipadati oleh pengemis dan penduduk desa yang sulit untuk mencari nafkah di kampung halamannya sendiri. Ia adalah suatu negara yang jarang memiliki suatu industri, seringkali dengan persediaan tenaga dan listrik yang tidak memadai. Negara seperti itu biasanya tidak memiliki jalan raya dan jalan kereta api yang cukup, pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai dan komunikasi yang ada biasanya buruk. Rumah sakit dan lembaga pendidikan tinggi sangat sedikit.

Jika menyebut Afrika, rasanya identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan, memang tak bisa dipungkiri, bahwa Afrika masih ada di urutan terbawah benua paling miskin sejagad. Sebagai buktinya, 6 dari 10 negara termiskin di dunia, berasal dari benua hitam ini. Berikut ini adalah beberapa contoh negara miskin yang akan saya uraikan.

1.        Malawi

Lokasi: Afrika Selatan, Zambia timur

Populasi: 13.603.181

PDB per kapita: $ 600 (2006 est) 

Dipimpin oleh presiden Kamuzu Banda selama 30 tahun pertama sejak kemerdekaan. Tapi, kemudian pada tahun 1990-an lembaga demokratis memegang kendali, Presiden Banda kalah dalam pemilu pada 1994 dan Bakili Muluzi menggantikan posisinya, namun pemerintahan dibawah Muluzi jauh lebih terbuka, dan menyebabkan Korupsi, kemiskinan dan HIV-AIDS yang tinggi, menghambat perkembangan dan memupuk ketidakpuasan dengan pemerintah baru. Hal ini menyebabkan perekonomian Malawi semakin merosot, Malawi didesak oleh badan-badan keuangan dunia untuk membebaskan ekonomi, yang telah memiliki banyak diprivatisasi negara yang menjalankan korporasi. 

Sumber perekonomian Malawi sebagian besar bergantung pada pertanian subsisten, namun situasi pasokan makanan tidak stabil ditambah dengan negara yang rentan terhadap bencana alam. Lebih dari separuh populasi hidup di bawah garis kemiskinan.Bergerak berada di bawah cara untuk mengeksploitasi cadangan uranium untuk meningkatkan penghasilan.

Setiap tahun, puluhan ribu penduduk Malawi meninggal karena AIDS. Sempat dijalankan program untuk mengatasinya di tahun 2004, namun belum ada kemajuan yang berarti.

2.        Somalia

Lokasi: Afrika Timur, berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudera Hindia, sebelah timur Ethiopia

Populasi: 9.118.773

PDB per kapita: $ 600 (2006 est)

Somalia berdiri pada tahun 1960 ketika dua wilayah bergabung. Wilayah Somalia merupakan protektorat Inggris dan mantan koloni Italia. Sejak berdiri, perkembangannya sangat lambat. Hubungan dengan tetangga telah memburuk akibat klaim teritorial pada daerah yang dihuni Somalia dari Ethiopia, Kenya dan Djibouti.

Pada tahun 1970 Barre memproklamasikan negara sosialis, membuka jalan bagi hubungan erat dengan Uni Soviet. Pada tahun 1991 Presiden Barre digulingkan dengan melawan klan. Tapi mereka gagal menyepakati pengganti dan menjerumuskan negara ke dalam hukum dan perang suku. Pemberontakan dan pembajakan marak, menyebabkan jumlah kematian yang tinggi, akibat kelaparan dan peperangan. 

·           Dalam perkembangannya, Somalia disebut sebagai;

·           Tempat krisis kemanusiaan terburuk Afrika: kelaparan dan kematian tinggi.

·           Tidak ada pemerintah yang efektif sejak tahun 1991.

·           Milisi Islam dan PBB yang didukung pemerintahan transisi bersaing untuk kontrol Negara.

·     Negara memproklamirkan diri Somaliland dan Puntland wilayah menjalankan urusan mereka sendiri

3.        Kepulauan Salomon

Lokasi: Oseania, kelompok pulau di Samudra Pasifik Selatan, timur Papua Nugini
Populasi: 566.842 (Juli 2007 est) 

PDB per kapita: $ 600 (2005 est)

Menurut Bank Dunia, Kepulauan Solomon, salah satu negara Pasifik termiskin, telah dipengaruhi oleh makanan global yang berturut-turut, bahan bakar dan krisis keuangan dan pada tahun 2009, dengan penurunan ekspor log dan penurunan besar dalam harga komoditas internasional, pertumbuhan turun menjadi hanya 1 persen. Perang sipil membuat negara ini hampir bangkrut.

Harapan ekonomi mulai bangkit kembali sejak produksi minyak sawit dan pertambangan emas. Namun dikhawatirkan akan keamanannya, sejak Kepulauan Solomon dilanda konflik pada 1998-2003. Untuk itu Australia memimpin sebuah misi yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan berusaha menjaga perekonomian.

4.        Kongo

Lokasi: Afrika Tengah, timur laut Angola

Populasi: 65.751.512

PDB per kapita: $ 700 (2006 est)

Sekitar 70% dari 3,6 juta penduduk negara yang kaya minyak ini masih hidup di bawah garis kemiskinan walaupun perdamaian telah dirasakan sejak 7 tahun silam. Hingga 1992, Kongo dikuasai satu partai namun sistim multi-partai pun ditandai dengan bangkitnya para milisi bersenjata yang menjerumuskan negeri itu ke dalam pusaran perang saudara. Kongo merupakan negara produsen minyak keempat atau kelima terbesar di sub-sahara Afrika. Kongo yang pernah dicap berbagai lembaga keuangan internasional sebagai salah satu negara penghutang terbesar dunia itu kini menerima manfaat dari program Inisiatif Negara-Negara Miskin Penghutang Terbesar (HIPCI). Kelompok-kelompok hak azasi manusia dunia mendorong Pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya, sampai pada pelayanan kesehatan yang baik.

5.        Timor Timur/ Timor Leste

Lokasi: Asia tenggara, barat laut Australia di Kepulauan Sunda Kecil di ujung timur kepulauan Indonesia; catatan - Timor Timur termasuk bagian timur pulau Timor, Oecussi (Ambeno) wilayah di bagian barat laut pulau Timor, dan pulau-pulau Atauro dan pulaupulau Jaco 

Populasi: 1.084.971

PDB per kapita: $ 800 (2005 est)

Setelah kemerdekaannya di tahun 2002, penduduk menderita beberapa kekejaman terburuk zaman modern. Sebuah laporan independen yang ditugaskan oleh pemerintahan transisi PBB di Timor Timur mengatakan bahwa setidaknya 100.000 orang Timor meninggal pada konflik tersebut. http://anehdidunia.blogspot.com

Sebagai salah satu negara termiskin di Asia, Timor Timur bergantung pada bantuan dari luar selama bertahun-tahun. Infrastruktur yang miskin dan negara ini rawan kekeringan. Namun, minyak lepas pantai dan ladang gas di Laut Timor memiliki banyak potensi. Timor Timur dan Australia telah sepakat untuk berbagi pendapatan dari cadangan minyak tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan, keputusan di perbatasan maritim yang disengketakan di daerah itu ditunda. Saat ini, Timor Leste sedang mencoba untuk mendorong rekonsiliasi nasional.

6.        Afghanistan

Lokasi: Asia Selatan, utara dan barat Pakistan, timur Iran

Populasi: 31.889.923 (Juli 2007 est)

PDB per kapita: $ 800 (2004 est)

Afghanistan telah mengalami ketidakstabilan kronis seperti dan konflik selama sejarah modern, dan membangun ekonomi dan infrastruktur dari reruntuhan, dan banyak dari rakyatnya pengungsi. Sejak jatuhnya pemerintahan Taliban pada 2001, penganut gerakan garis keras Islam telah kembali dikelompokkan. Sekarang kekuatan bangkit kembali, khususnya di wilayah selatan dan timur. Posisi Afghanistan strategis di sepanjang "Jalan Sutera" kuno (antara Timur Tengah, Asia Tengah dan anak benua India) menyebabkan Afghanistan menjadi rebutan. Tapi dunia luar akhirnya kehilangan minat setelah penarikan pasukan Soviet, sementara perang berkepanjangan sipil negara ini berlarut-larut. Dan menyebabkan rakyatnya ada dalam belenggu kemiskinan. Ekonomi Afghanistan didukung oleh industry obat. Negara ini memasok lebih dari 90% dari opium dunia, bahan baku heroin.

Sumber:

1.        http://www.anehdidunia.com/2012/05/beberapa-negara-termiskin-di-dunia.html

2.        http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_terbelakang

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berkaitan Teknik Industri

A.      Perkembangan Teknologi Industri di Indonesia

Banyak negara berkembang pada saat ini sebagaimana haInya negara maju semakin menyadari bahwa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan bagian dari pembangunan nasionalnya. Oleh karena itu nerara-negara berkembang termasuk Indonesia saling berpacu dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan .teknologi bagi pembangunan industri nasionalnya. Upaya yang mereka lakukan saat ini lebih ditekankan kepada peningkatan daya saing dalam rangka membuka akses menuju pasar internasional (market pull production).

Semakin ketatnya persaingan antar industri di dunia melalui perkembangan teknologi ternyata sistem perekonomian duniapun mengalami pergeseran menuju terbentuknva sistem ekonomi global. Implementasi dari sistem ekonomi global tersebut yaitu terbentuknya pasar tunggal seperti Amerika bagian Utara Eropa dan Asia - Pasifik. Sistem ekonomi global ini di satu sisi meningkatkan volume permintaan dan menimbuIkan perluasan besar. akan tetapi di sisi lain juga menuntut persaingan yang semakin ketat antar produsen dalam memasuki pasar tersebut.
     Globalisasi sistem perekonomian ini mau tidak mau akan memberikan dampak tersendiri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yanp pesat dan canggih. Untuk menghasilkan produk yang kompetitif dari segi harga mutu dan waktu penyerahan sudah barang tentu produsen/industri perlu menguasai teknologi yang dibutuhkan dengan dukungan berbagai fasilitas litbang yang memadai dan tangguh.
      Berbicara mengenai masalah penguasaan teknologi, BPP Teknologi berpendapat bahwa teknologi identik dengan industri. Oleh karena itu kalau kita ingin menguasai teknologi dalam bertagai bidang, maka kitapun tidak boleh lupa terhadap perkembangan industrinya sendiri.

B.       Kebijakan Perkembangan Industri dan Teknologi di Indonesia

Kebijaksanaan pemerintah dalam rangka penguasaan teknologi merupakan alat yang ampuh di dalam mewujudkan program industrialisasi nasional seperti yang telah ditetapkan dalam GBHN dimana pada akhirnya melalui program industrialisasi dan keterampilan yang dimiliki akan dapat menghantarkan bangsa Indonesia ke dalam penemuan-penemuan baru baik "product technology", "manufacturing technology" maupun "production process technology".
Peranan pembangunan industri yang sangat besar di dalam perkembangan dan pertumbuhan pembangunan selanjutnya maka pembangunan industri haruslah merupakan usaha terpadu guna memantapkan proses industrialisasi dalam arti seluas-luasnya.
     Dalam usaha mengembangkan pemikiran dalam menentukan dan prioritas industri yang akan dikembangkan di Indonesia, maka pangkal tolak yang dipergunakan selain penekanan ke arah sasaran yang telah ditetapkan dalam GBHN juga memperhatikan persoalan ekonomi yang dihadapi saat ini, yaitu: pertama, kendala kelangkaan sumber daya dana; kedua, mendesaknya penciptaan lapangan kerja produktif bagi angkatan kerja yang semakin bertambah.
Oleh karenanya pola pengembangan industri nasional ini dalam pelaksanaannya dapat didekati dengan beberapa pendekatan pengembangan industri.
a.    Pembentukan Modal

Penekanan yang dilakukan dalam hal ini adalah pembangunan sektor industri yang mengandalkan nilai keunggulan komparatif yang terkandung dalam sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia dalam rangka pembentukan modal untuk membiayai tahap pembangunan berikutnya. Industri yang dikembangkan Pada dasarnya untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil industri primer untuk dijadikan bahan baku barang setengah jadi atau barang-barang konsumsi. Industri semacam ini telah berkembang baik untuk memenuhi pasaran dalam negeri maupun luar negeri.

Contoh: Industri LNG minyak pertambangan.

       Dalam rangka pemupukan dana pembangunan. industri yang bertujuan ekspor tersebut merupakan industri yang memegang peranan penting. Oleh karena itu usaha-usaha pengembangan teknologi serta efisiensi produksi perlu terus dilakukan dan dikembangkan agar keunggulan komparatif yang dimiliki oleh sumber daya alam tersebut dapat dikembangkan atau setidak tidaknya dapat dipertahankan.

b.    Pembangunan Manusia

Salah satu sumber daya yang kita miliki yang sekaligus juga menjadi tujuan pembangunan kita adalah manusia itu sendiri. sedangkan pembangunan industri yang didasarkan atas sumber daya manusia itu sendiri dapat dibedakan dari segi kedudukan/fungsinya, yaitu :

           ·       Manusia sebagai konsumen/pemakai hasil industri.

Penekanan yang dilakukan disini adalah pengembangan sektor industri yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak. Jadi industri Yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus benar-benar memenuhi syarat bahwa jumlah dan kualitas yang memadai serta harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Contoh : industri pangan. sandang papan kesehatan dan pendidikan.

           ·         Manusia sebagai tenaga kerja/pelaksana proses produksi.

            Penekanan yang dilakukan dalam hal ini adalah pengembangan sektor yang mampu 

            menciptakan dan memperluas lapangan kerja (industri padat karya). Untuk mendorong dan                 memperluas lapangan kerja tersebut, seyogyanya perlu diberikan insentif atau setidak-                         tidaknya diberi keringanan-keringanan bagi industri yang mempunyai invesment per labornya             rendah. Hal tersebut dimaksudkan mengingat tersedianya tenaga kerja yanp berlimpah dan                   relatif murah merupakan salah satu keunggulan komparatif yang kita miliki saat ini. Dengan               demikian diharapkan tenaga kerja di kedua sektor tersebut banvak terserap.     

           ·         Manusia sebagai pembawa teknologi.

Pembangunan industri merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang yaitu struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kemampuan dan kekuatan pertanian yang tangguh.

C.   Industri Kreatif yang Sangat Erat dengan Teknologi

       Dampak dari IPTEK selain dari yang telah kita ketahui diatas, ternyata melahirkan industri kreatif. Berikut ini adalah uraian dari industri kreatif yang muncul akibat adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi:

1.        Periklanan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan produksi iklan, riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak dan elektronik.

2.     Arsitektur kegiatan kreatif yang berkaitan dengan cetak biru bangunan dan informasi produksi antaralain: arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, dokumentasi lelang, dan lain-lain.

3.    Pasar seni dan barang antik kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan perdagangan, pekerjaan, produk antik dan hiasan melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet.

4.      Kerajinan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan distribusi produk kerajinan antara lain barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, aksesoris, pandai emas, perak, kayu,kaca, porselin, kain, marmer, kapur, dan besi.

5.        Desain kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, interior, produk, industri, pengemasan, dan konsultasi identitas perusahaan.

6.      Desain fashion kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultansi lini produk fashion, serta distribusi produk fashion. Sebagai contoh Batik.

7.       Video, film dan fotografi kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video, film. Termasuk didalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film.

8.   Permainan interaktif kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Sebagai contoh game nusantara online. Game ini merupakan sebuah game online dengan genre MMORPG (Masiv Multiplayer Online Role Playing Game). Game online ini merupakan karya anak bangsa dengan latar belakang sejarah nusantara masa lalu.

9.        Musik kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, dan ritel rekaman suara, hak cipta rekaman, promosi musik, penulis lirik, pencipta lagu atau musik, pertunjukan musik, penyanyi, dan komposisi musik.

10. Seni pertunjukan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan konten, produksi pertunjukan, pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.

Sumber:

1.     http://www.leapidea.com/presentation?id=11

2. http://www.academia.edu/3823751/PERAN_TEKNOLOGI_DALAM_INDUSTRI_KREATIF_INDONESIA

Sosial Masyarakat Pedesaan

A.      Pengertian Masyarakat Pedesaan

Masyarakat perdesaan sering disebut juga dengan istilah “rural community”. Agak sulit untuk memberikan batasan apa yang dimaksud dengan masyarakat pedesaan. Gambaran umum masyarakat pedesaan antara lain: Warga-warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dari pada hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya, diluar batas-batas wilayahnya.

Golongan-golongan orang tua pada masyarakat pedesaan, pada umumnya memegang peranan yang penting. Orang-orang akan selalu meminta nasehat-nasehat kepada mereka, apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesukarannya adalah bahwa golongan-golongan orang tua itu mempunyai pandangan yang didasarkan pada tradisi yang kuat, sehingga sukar untuk mengadakan perubahan-perubahan yang nyata. Pengendalian sosial masyarakat terasa sangat kuat, sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar tuk dilaksanakan. Itulah sebabnya mengapa sulit sekali untuk merubah jalan pikiran sosial kearah jalan pikiran yang ekonomis, hal mana juga disebabkan kurangnya alat-alat komonikasi. Sebagai akibat sistem komonikasi yang sederhana, hubungan antara seseorang dengan orang laen dapat diatur dengan seksama. Rasa persatuan erat sekali,  yang kemudian menimbulkan saling kenal mengenal dan saling tolong menolong yang akrab.

Secara garis besar masyarakat desa adalah sekumpulan orang yang hidup dan bersosialisasi di daerah yang memiliki keadaan yang sangat berbeda dengan masyarakat kota. Karena     desa adalah kebalikan dari kota, tingkat solidaritas yang masih sangat tinggi, serta tingkat kegengsian yang sedikit, serta tingkat kekeluargaan yang masih ada, pergaulan, pemikiran, serta pekerjaan yang berbeda dengan kota.

B.       Ciri-ciri Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan ditandai dengan dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama anggota warga desa sehingga seorang merasa dirinya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat dia hidup serta rela berkorban demi masyarakatnya, saling menghormati, serta mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama didalam masyarakat terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama. Adapun yang dijadikan cirri-ciri masyarakat pedesaan, antara lain sebagai berikut.

1.        Setiap warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan warga masyarakat diluar batas-batas wilayahnya.

2.  Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (gemeinschaft atau paguyuban).

3.        Sebagian besar masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Adapun pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan sebagai pengisi waktu luang.

4.  Masyarakatnya homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya.

Masyarakat pedesaan identik dengan istilah ‘gotong-royong’ yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Kerja bakti itu ada dua macam:

1.        Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri (biasanya di istilahkan dari bawah).

2.        Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari inisiatif warga itu sendiri berasal dari luar (biasanya berasal dari atas).

C.      Fungsi Desa

1.    Pertama, dalam hubungan dengan kota, maka desa yang merupakan “hinterland” atau daerah dukung yang berfungsi sebagai suatu daerah pemberian bahan makanan pokok.

2.      Kedua, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya.

3.        Ketiga, dari segi kegiatan kerja (occupation) desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industry, desa nelayan dan sebagainya. Dari uraian tersebut maka secara singkat ciri-ciri masyarakat pedesaan di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

            a.     Homogenitas social

Bahwa masyarakat desa terdiri dari satu atau beberapa kekerabatan saja, sehingga pola hidup tingkah laku maupun kebudayaan sama/homogen. Hubungan primer, pada masyarakat desa hubungan kekeluargaan dilakukan secara musyawarah.

            b.      Kontrol sosial yang ketat

Setiap anggota masyarakat saling mengetahui masalah yang dihadapi anggota lain bahkan ikut menyelesaikannya.

            c.      Gotong royong

            Nilai-nilai gotong royong pada masyarakat pedesaan tumbuh dengan subur dan membudaya.

            d.      Ikatan sosial

            Setiap anggota masyarakat pedesaan diikat dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan secara

            ketat.

           e.       Magis religius

           Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat desa sangat mendalam.

           f.       Pola kehidupan

           Masyarakat desa bermata pencaharian di bidang agraris, baik  pertanian, perkebunan, 

           perikanan dan peternakan.

D.      Kegiatan Masyarakat Desa

Karena anggota warga masyarakat mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama, mereka selalu bekerja sama untuk mencapai kepentingan mereka pada. Pada waktu mendirikan rumah, upacara pesta perkawinan, memperbaiki jalan desa, membuat saluran air, dan sebagainya, mereka selalu bekerja sama. Bentuk kerja sama masyarakat ini lah yang sering di istilahkan dengan gotong royong dan tolong-menolong. Pada saat ini pekerjaan gotong royong lebih populer dengan istilah kerja bakti, misalnya memperbaiki jalan, saluran air, menjaga keamanan desa (ronda malam), dan sebagainya. Kerja sama macam ini biasanya menangani hal-hal yang lebih bersipat demi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan perseorangan (individual), seperti mendirikan rumah, pesta perkawinan, pada musibah (seperti kematian), kelahiran dan sebagainya. Perlu dicatat dan diketahui di sini bahwa semua kegiatan kerja sama ini, baik kerja bakti ataupun tolong-menolong, tidak membutuhkan tenaga ahli tertentu. Dalam arti, setiap warga desa mampu mengerjakannya, pekerjaan gotong royong (kerja bakti) terdiri atas dua macam, yaitu:

1.    Kerja sama untuk pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri (biasa diistilahkan dari bawah).

2.        Kerja sama dari masyarakat itu sendiri, tetapi berasal dari luar (biasa berasal dari atas)

Kerja sama jenis pertama biasanya dirasakan kegunaannya bagi masyarakat, sedangkan jenis kedua kurang dipahami kegunaannya. Oleh karena itu, kalau kerja ini datangnya dari atas, diusahakan agar masyarakat memahami bahwa kegunaannya bagi kepentingan mereka (umum) sehingga mereka merasa bahwa pekerjaan itu sebagai proyek mereka sendiri.

Sumber:

1.        http://makalah-staid.blogspot.com/2012/12/masyarakat-pedesaan.html

2.        Soekanto soerjono. Sosiologi suatu pengantar. Rajawali pers. Jakarta. 1987